Permasalahan-permasalahan yang sering mendapat perhatian di desa biasanya terkait dengan pemerintahan, regulasi, anggaran dan partisipasi masyarakat. Selain permasalahan yang tersebut di atas tidak…
Setelah berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2021, dalam Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa alat bukti tertulis tanah hak barat dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dan statusnya sudah menjadi tanah negara.…
Tesis ini mengkaji mengenai permasalahan konflik aturan pemberian jangka waktu Hak Guna Bangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara terkait dengan ratio legis pembentukkan peraturan serta penyelesaian k…
Redistribusi tanah obyek landreform merupakan kebijakan pemerintah dalam menerapkan kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA No. 5 Tahun 1960, suatu usaha melindungi petani yang tidak mempuny…
Penelitian berjudul “Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Keterlambatan Penyampaian Dokumen Peralihan Hak Atas Tanah Kepada Kantor Pertanahan Pada KondisiPandemi Covid-19”, dibahas …
Pada masa Kolonial terdapat dualisme Hukum di bidang Pertanahan, yaitu ada yang tunduk pada Hukuim Adat dan ada yang tunduk pada Hukum Barat. Dengan diUndangkannya UUPA, maka terjadi unifikasi hu…
Pemerintah merupakan penyelenggara negara yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas guna mewujudkan tujuan negara yang salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Penyeleng…
Masyarakat yang merasakan dampak negatif dari kegiatan pertambangan batubara jarang mengajukan tuntutan ke pengadilan, akan tetapi melalui unjuk rasa terhadap perusahaan batubara bahkan sampai me…