Topik penelitian ini tentang “Kedudukan Hukum Notaris Sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Suatu Perseroan Terbatas. Penelitian ini menganalisa dua rumusan masalah yaitu pertama, Kewena…
PKPU dapat terjadi pada debitor, termasuk didalamnya seorang debitor yang menyandang jabatan PPAT. Dalam aturannya PPAT yang berstatus PKPU harus diberhentikan sementara, sedangkan marwah PKPU …
Dalam pemberian kredit kepada nasabah, bank mewajibkan debitur untuk menyediakan jaminan berupa benda, seperti tanah atau tanah beserta bangunan, untuk digunakan dalam pelunasan utang. Namun, jamin…
Dari masa ke masa, Negara terus mengalami perkembangan baik dari segi kedaulatan maupun fungsi Negara. Jika diawal pembentukan Negara berfungsi sebagai Negara penjaga malam maka saat ini Negara…
Pencalonan diri kembali kepala daerah yang telah menjabat selama 2 (dua) kali periode menimbulkan pro dan kontra karena aturan perundang undangan, yaitu Pasal 58 huruf O Undang-Undang Nomor 32 T…
Agresi sebagai sebuah tindakan yang melanggar pasal 2(3) Piagam PBB telah menjadi sebuah tindakan yang selalu berulang. Untuk itu diperlukan pengaturan tentang tindakan agresi oleh hukum intern…
Regulasi yang mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia secara jelas tercantum dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tah…