TESIS (4441) - Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ol…

Salah satu pengaturan baru terkait penanngan tindak pidana narkotika yang merefleksikan keadilan ressttoratif adalah Pedoman Kejaksaan 18/2021. Terlepas dari Pedoman Kejaksaan 18/2021 yang telah m…

SKRIPSI (6186) - Hak Atas Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Korban Kekerasa…

Korban kekerasan seksual adalah seseorang yang menderita baik secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Akibat penderitaan tersebut, lahir suatu hak bagi korban, khususnya hak untuk memperoleh pem…

SKRIPSI (6182) - Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa Pemilik Narkotik…

Tingkat kasus narkotika di Indonesia masih cukup tinggi. Didasarkan pada data dari Badan Narkotika Nasional atau BNN pada tahun 2021 jumlah kasus tindak pidana narkotika secara keseluruhan sebanyak…

SKRIPSI (6170) - Pertanggungjawaban Rumah Sakit Swasta Yang Tidak Menjalankan…

Pelaksanaan fungsi sosial rumah sakit merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta. Pelaksanaan fungsi sosial merupakan sebuah tanggun…

SKRIPSI ( 6121 ) - Pemidanaan Terhadap Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melapo…

Penelitian dengan judul “Pemidanaan terhadap Orang yang dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika” ini dilatarbelakangi adanya ketidaksesuaian antara Pasal 107 dan Pasa…

SKRIPSI (6085) - Sanksi Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Hukum Kesehatan

Diterapkannya sanksi kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (PERPPU 1/2016) menimbulkan berbagai macam polemik, khususnya apabila dikaji dalam perspektif…

TESIS ( 4359 ) - Akibat Hukum Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Bagi Pa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

4359 Pra a

SKRIPSI (5601) - Implementasi Teknik Pembelian Terselubung Dan Teknik Penyera…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

5601

TESIS ( 4341 ) - Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Terhadap Pe…

ABSTRAK Bentuk pertanggungjawaban seorang PPAT terkait pemalsuan identitas dalam pembuatan akta jual beli tanah pada dasarnya terdiri dari pertanggungjawaban secara pidana, secara perdata dan se…

TESIS (4340) - Sanksi Illegal Fishing Menurut Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undan…

Penelitian ini membahas tentang Perubahan Sanksi Illegal Fishing menurut Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang Perikanan Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja. Permasalahan atau rumusan masalah pene…