Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Edisi

Edisi Pertama

ISBN/ISSN

978-623-384-208-2

Deskripsi Fisik

x, 440p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 Tja h

TESIS (4121) - Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Keterlambatan P…

Penelitian berjudul “Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Keterlambatan Penyampaian Dokumen Peralihan Hak Atas Tanah Kepada Kantor Pertanahan Pada KondisiPandemi Covid-19”, dibahas …

SKRIPSI (4333) - Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Terjadi Di Sekol…

Meningkatnya kasus yang dilaporkan pada Komisi Perlindungan Anak (KPAI) mengenai tindak pidana pencabulan dan pelecehan seksual anak yang dilakukan oleh orang-orang terdekat anak semakin meresa…

SKRIPS ( 5582) - Penguasaan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertipikat

Skripsi ini berjudul “Penguasaan Hak Atas Tanah yang Belum Bersertipikat” yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekat…

SKRIPSI (4731) - Kejahatan Kesusilaan Yang Korbannya Anak Dalam Perspektif Pe…

Perlindungan anak ditujukan bagi penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak setiap anak untuk tidak menjadi korban dari situasi yang merugikan (membahayakan) dirinya. Hak atas perlindungan me…

TESIS (1955) - Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Jaminan Fidusi…

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (online system) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusi…

TESIS (1954) - Kriminalisasi Aliran Kepercayaan Melalui Delik Penodaan Agama

Dalam tesis ini saya mengangkat judul Kriminalisasi Aliran Kepercayaan Melalui Delik Penodaan Agama dengan rumusan masalah pertama membahas tentang aliran kepercayaan yang dapat dikriminalkan dan…

TESIS (1951) - Prinsip Business Judgment Rule Dalam Pengelolaan Keuangan Nega…

Penelitian ini di latarbelakangi oleh upaya penegakan hukum pidana dan penerapan prinsip Business Judgment Rule dalam korupsi BUMN. Hal ini dipergunakan untuk meminimalisir kriminalisasi atas res…

SKRIPSI (5826) - Kewenangan Penuntut Umum Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil K…

Dalam menangani tindak pidana perusakan hutan pada tahap penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan yang didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 t…

TESIS (4102) - Tindakan Kekerasan Anggota Kepolisian Pada Saat Mengamankan Ak…

Kebebasan berpendapat telah dimuat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 28 F UUDNRI 1945, yang kemudian dikembangkan lagi dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 9 Tahun…