Hukum pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus. Pidana khusus adalah pidana yang pengaturannya secara khusus ditujukan kepada golongan tertentu. Dalam kuliah Kebijakan Hukum Pidan…
Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tin…
Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Sedangkan Perlindungan …
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah ratio legis Undang-Undang Nomor 1/PnPs/ Tahun 1965 dan ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009. Penelitian ini adala…
Bank berdasarkan prinsip syari’ah atau bank syari’ah, berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada ma…
Implementation of construction services by the government is an activity that requires a construction budget that funds can be obtained from the State Budget and the Regions. In practice, this of…
Redistribusi tanah obyek landreform merupakan kebijakan pemerintah dalam menerapkan kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA No. 5 Tahun 1960, suatu usaha melindungi petani yang tidak mempuny…
Rumah susun yang berdiri di atas tanah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) di atas tanah negara memiliki kedudukan hukum yang jelas terhadap status rumah susun yang berdiri …
Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menimbulkan konsekuensi bahwa pemerintah dan Bank Indonesia akan memberikan wewenangnya dalam hal pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan ke…
Perjanjian adalah merupakan suatu bentuk hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Perjanjian dari segi bentuknya terdiri dari perjanjian tertulis d…