Karya Ilmiah
SKRIPSI (6541) - Tanggung Gugat Pemerintah atas Pencapaian Target Energi Terbarukan dalam Bauran Energi Nasional
Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, Indonesia memiliki kebutuhan untuk memenuhi pasokan energi nasional agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, instrumen hukum dan kebijakan energi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional telah memuat komitmen penurunan emisi dan mitigasi perubahan iklim melalui target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Secara yuridis, target tersebut tidak lepas dari dua rumusan masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu fungsi serta tanggung gugat Pemerintah dalam pencapaian target energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Penelitian ini memiliki tipe berupa penelitian hukum untuk memecahkan masalah hukum. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan dalam meninjau masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini membawa temuan, yaitu fungsi pemerintahan di bidang energi yang dilandaskan pada konsep Hak Menguasai Negara dan Public Trust Doctrine yang tidak lepas pada pelaksanaan pengelolaan energi berkelanjutan dan asas tanggung jawab negara. Lalu, ditemukan juga bahwa Pemerintah dapat dimintai pertanggunggugatan atas pencapaian target energi terbarukan dalam bauran energi nasional dengan dasar Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah sebagai bentuk litigasi iklim.
032111133121 | 6541 | Ruang Skripsi | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain