TESIS ( 4401 ) - Syarat Utang Pada Permohonan Pkpu Dari Setoran Modal Pemegang Saham Yang Tidak Diproses Lebih Lanjut Kepada Kementerian Hukum & Ham (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn Niaga Sby)

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

Karya Ilmiah

TESIS ( 4401 ) - Syarat Utang Pada Permohonan Pkpu Dari Setoran Modal Pemegang Saham Yang Tidak Diproses Lebih Lanjut Kepada Kementerian Hukum & Ham (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn Niaga Sby)

Akbar Rizky Pratama, S. H. - Nama Orang; Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M - Nama Orang; Prof. Dr. Hadi Subhan,S.H.,C.N.,M.H - Nama Orang;

Perkara dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 54/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby yaitu berkaitan dengan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas atas penambahan modal oleh para pemegang sahamnya serta komposisi jumlah kepemilikan saham masing – masing pemegang sahamnya tersebut tidak dilakukan mekanisme pemberitahuan maupun persetujuan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengkaji mengenai syarat utang dan syarat pembuktian sederhana dalam perubahan modal yang belum diproses lebih lanjut kepada Kementerian Hukum & HAM. Adapun tujuan penulisan tesis ini yaitu untuk meninjau perubahan modal yang belum diproses lebih lanjut kepada Kementerian Hukum & HAM dapat dinyatakan sah secara hukum khususnya dalam ranah hukum PKPU dan Kepailitan sebagai utang yang dapat ditagih serta untuk menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim pemutus pada perkara PKPU a quo atas utang yang dinyatakan timbul dari perubahan modal yang tidak diproses lebih lanjut oleh pengurus perseroan terbatas kepada Kementerian Hukum & HAM. Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu Statute Approach, Conceptual Approach, dan Case Approach. Hasil dari penelitian tesis ini yaitu terhadap penambahan modal dasar yang tidak diberitahukan maupun disetujui oleh Kementerian hukum dan HAM akan menimbulkan utang apabila telah dilakukannya penagihan oleh Pemegang Saham dan pembuktian sederhana dalam perspektif hukum Kepailitan dan PKPU bergantung dari konstruksi pembuktian yang dipaparkan oleh Kreditor Pemohohon dan bersifat kasuistis.

Kata Kunci: utang, pembuktian sederhana, penambahan modal, perseroan
terbatas

Ketersediaan

032114153033 4401 Pra s Ruang Tesis Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri: -
No. Panggil: 4401 Pra s
Penerbit: Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2023
Deskripsi Fisik: -
Bahasa: Indonesia
ISBN/ISSN: -
Klasifikasi: NONE
Tipe Isi: -
Tipe Media: -
Tipe Pembawa: -
Edisi: -
Subjek: PERSEROAN TERBATAS
UTANG
PEMBUKTIAN SEDERHANA
PENAMBAHAN MODAL
Info Detail Spesifik: -
Pernyataan Tanggungjawab: -

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas

Tidak Ada Data

Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar