Karya Ilmiah

SKRIPSI (5581) - Perlindungan Hukum Saksi Pelapor Tindak Pidana Korupsi Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan : Studi Kasus Putusan Nomor : 03/Pid.Pra/2017/PN.Wgp

---

Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (3KUHAP ́) menyatakan: 3Laporan adalah pemberitahuan \ang disampaikan oleh
seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang
berZenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadin\a peristiZa pidana. ́
Pasal 1 angka 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (3KUHAP ́) menyatakan: 3Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh
pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum
seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan \ang merugikann\a. ́
Pelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana, sedangkan pengaduan
hanya mengenai kejahatan-kejahatan, dimana pengaduan itu menjadi syarat (delik aduan).
Setiap orang dapat melaporkan suatu peristiwa hukum, sedangkan pengaduan hanya dapat
diajukan oleh orang-orang yang merasa dirugikan oleh suatu peristiwa hukum (delik aduan).
Pelaporan tidak menjadi syarat untuk mengadakan tuntutan pidana namun sangat berperan
penting sebagai salah satu alat bukti keterangan saksi, sedangkan pengaduan didalam kejahatan
tertentu merupakan syarat untuk mengadakan penuntutan.

Kata kunci: perlindungan, pelapor, tindak pidana korupsi.

---

Ketersediaan

031611133167

5581

Ruang Skripsi

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

5581

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2020

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

TINDAK PIDANA KORUPSI

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar