Karya Ilmiah
TESIS (2731) - Akibat Hukum Terhadap Akta PPAT yang Tidak Dibacakan
ABSTRAK
Tesisiniberjudul “Akibat Hukum Terhadap Akta PPAT Yang Tidak Dibacakan”
dengan 2 (dua) pokokpermasalahanyaitu : (1)Kewenangan PPAT dalam membuat akta tanah.
(2)Akibat hukum terhadap PPAT yangmelanggar ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998.
Penelitianiniadalahjenispenelitianhukumyaitupenelitian yang bertujuan untuk
menemukan
preskripsiterhadapsuatupermasalahanhukum.Disampingitupenelitianinimenggunakanpendeka
tanperundang-undangan (statute approach), pendekatankonseptual(conceptual approach)
danstudi kasus(case study).
HasilpenelitiandaritesisinimenunjukkanbahwaKewenangan yang dimiliki oleh PPAT
bersumber dariPasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997dimanaPPAT
ditunjuk untuk membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah dan
Asas Mutakhir yang ditentukan padaPasal 2Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997.
Ada dua kewenangan yang dimiliki yaitu kewenangan sebagai Pejabat Umum untuk
membuat akta otentik dan kewenangan untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha
Negara.Terhadap kasus PPAT YA, makaakta PPAT akan turun derajatnya dari akta otentik
menjadi akta dibawah tangan.PPAT YA dapatdikenakan sanksi kode etik dan sanksi
administratif.
Kata Kunci :PPAT,Akta PPAT,Akta PPAT yang tidak dibacakan.
031414253025 | 2731 | Ruang Tesis | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain