Karya Ilmiah

TESIS (2491) - Kedudukan Bendahara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

---

Jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya,

ketiga paket undang-undang pengelolaan keuangan negara, yaitu Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara, memiliki beberapa perbedaan yang cukup mendasar dan bahkan
terdapat hal baru yang sebelumnya tidak dikenal. Salah satu di antaranya
adalah jabatan bendahara sebagai jabatan fungsional.
Pemerintah memegang peran utama dalam mewujudkan good
governance dalam pelaksanaan anggaran belanja negara. Pasal 23 ayat (1)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah memberikan
landasan hukum yang kuat dalam rangka penerapan prinsip-prinsip good
governance. Hal tersebut karena secara jelas diatur bahwa Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Dengan demikian, idealnya pelaksanaan APBN untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan usaha perwujudan
kepentingan umum, tanpa ada perbedaan apapun atas kemajemukan
masyarakat (pluralitas) Indonesia.
Kata Kunci: Bendahara, Jabatan Fungsional, Good Governance.

ABSTRACT

---

Ketersediaan

031414153075

2491

Ruang Tesis

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2491

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2015

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar