Karya Ilmiah

SKRIPSI (4558) - Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah

---

ABSTRAK

Penerapan impeachment di Indonesia berbeda dengan penerapannya di negara-negara lain adalah dengan hadirnya impeachment Kepala Daerah. Sebagai wujud implementasi dari konsep otonomi daerah maka muncul pula lembaga eksekutif dan legislatif di daerah. Bersamaan dengan kewenangan yang diperoleh lembaga di daerah ini maka muncul pula pemikiran untuk melakukan mekanisme pengawasan terhadap lembaga eksekutif di daerah serupa dengan pengawasan lembaga eksekutif pada pemerintah pusat. Adanya ketentuan ini tentu memancing perdebatan dan perbedaan penafsiran atas setidaknya 3 masalah pokok yaitu pertama tentang tafsir keabsahan wewenang impeachment legislatif di daerah, kedua tentang hubungan kerja antar lembaga legislatif dan eksekutif di daerah, dan ketiga mengenai tanggung jawab jabatan Kepala Daerah serta akibat hukumnya. Permasalahan ini memancing perdebatan dan perbedaan penafsiran secara akademis. Oleh sebab itu, banyak yang bisa digali dan diteliti mengenai penafsiran ketentuan hingga proses teknis dari mekanisme impeachment yang juga sebagai salah satu wujud implementasi ketatanegaraan di Indonesia. Legal reform terhadap mekanisme impeachment diperlukan sebagai upaya memangkas kekacauan hukum (rechtsverwarring). Diharapkan dengan pembenahan tersebut dapat mewujudkan Nusantara good governance untuk membawa negeri ini kearah yang lebih baik.

Kata Kunci: Impeachment, Lembaga Negara, Pemakzulan, Pemerintahan Daerah.

---

Ketersediaan

031211133049

4558

Ruang Skripsi

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

4558

Penerbit

Surabaya : Universitas Airlangga., 2016

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

KEWENANGAN IMPEACHMENT

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar