TESIS (3101) - Pertanggungjawaban Pidana Konsultan Perencana dan Konsultan Pe…
Pertanggungjawaban pidana bagi penyedia jasa konstruksi dalam hal ini melibatkan Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas. Titik kesalahan dari masing- masing pihak berbeda-beda, tidak lain ada…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3101
TESIS (3057) - Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris yang Membuat Akta K…
Penelitian berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Kredit Palsu Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, dari hasil penelitian diperoleh suatu jawaban sebagai berikut: Pe…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3057
TESIS (3054) - Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Tindak Pidana K…
Dalam pasal 1 poin ke-1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan bahwa “ Partai Politik ada…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3054
TESIS (2914) - Sanksi Hukum Terhadap Maladministrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi
ABSTRAK Perkembangan korupsi sampai saat ini merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata secara tertib dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yan…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2914
TESIS (4056) - Surat Penolakan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Dalam p…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisiskonsep obstruction of justice dalam tindak pidana korupsi dan surat penolakan persetujuan Majelis Kehormatan Notarisdalam tindak pidana k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4056 Yus s
TESIS (4070) - Perluasan Makna Korupsi Pada Sektor Swasta
Fenomena korupsi di Indonesia hingga saat ini belum lenyap. Fenomena korupsi pun tidak hanya terbatas pada sektor publik yang melibatkan pejabat negara, pejabat daerah, aparat sipil negara, dan B…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4070 Mur p
TESIS (4629) - Rekonsutruksi Makna Demi Kepentingan Umum Dalam Pengesampingan…
Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual appro…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4629 Nai r
TESIS (4022) - Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Aset Yang Dirampas T…
Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perolehan kembali barang miliknya yang dirampas dalam tindak pidana. Pihak ketiga pemilik barang dalam perkara pidana sering …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4022 Hen p
TESIS (4020) - Peran Kejaksaan Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dal…
Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual app…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4020 Ded p
TESIS (2808) - Eksekutor Putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsI Yang Penunt…
Berangkat dari definisi jaksa dan penuntut umum, ada baiknya kita simak kewenangan penuntut umum dan kewenangan jaksa KPK. Secara tegas KUHAP memisahkan kewenangan penuntut umum dan jaksa. Kewena…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2808
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah