AIRLANGGA LAW LIBRARY

  • Profil
    SejarahPustakawanJam Layanan
  • Layanan
    Cek TurnitinLibrary Class
  • koleksi
    e-book & e-journal
  • Fasilitas
  • Jadwal Kegiatan
  • Unduh
  • FAQ
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title

Karya Ilmiah

TESIS (4951) - Pemberlakuan Kewajiban Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Moh Ainul Yakin, S.H - Nama Orang; Prof. Dr. RR. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H - Nama Orang; Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum - Nama Orang;

Pajak merupakan salah satu iuran wajib yang dibebankan kepada Wajib pajak orang atau badan untuk membiayai pengeluaran rutin negara, pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat dan dapat pula dipungut oleh Daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah, salah satu pajak daerah yaitu BPHTB atas jual beli tanah. Bahwa berdasarkan undang-undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), terutang BPHTB jual beli yang semula pada saat pembuatan AJB sekarang menjadi terutang saat pembuatan PPJB, atas keadaan ini dilakukan suatu penelitian atas Tatbestand Pada Kewajiban Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan dan Akibat Hukum Atas BPHTB Yang Telah Dibayar Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibatalkan, untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan tiga metode penelitian yaitu Statute Approach, Conceptual Approach dan Case Approach, bahwa atas hal tersebut ditemukan bahwa BPHTB merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota dengan terutang pajak pada saat adanya PPJB yang dilakukan dihadapan Notaris, bahwa disisi lain secara teori pengenaan BPHTB atas kondisi ini tidak sesuai dengan Tatbestand dalam kaitannya jual beli tanah karena PPJB belum terjadi peralihan ha katas tanah atau bangunan secara sempurna, bahwa dalam hal PPJB dibatalkan wajib pajak dapat mengajukan restitusi pajak terhadap fiskus dengan kondisi pembayaran seharusnya tidak terutang pajak (onverschulsdigde betaling)


Ketersediaan
2332310264951 Yak pRuang TesisTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
4951 Yak p
Penerbit
Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2025
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
HUKUM PAJAK
PAJAK DAERAH
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

AIRLANGGA LAW LIBRARY
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Airlangga Law Library adalah salah satu unit bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memiliki tugas mengelola karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan informasi civitas akademika.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik