AIRLANGGA LAW LIBRARY

  • Profil
    SejarahPustakawanJam Layanan
  • Layanan
    Cek TurnitinLibrary Class
  • koleksi
    e-book & e-journal
  • Fasilitas
  • Jadwal Kegiatan
  • Unduh
  • FAQ
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title

Karya Ilmiah

TESIS (4592) - Pelaksanaan Perdamaian Tidak Cukup Terjamin Sebagai Dasar Penolakan Pengesahan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Apik Hadiarlamsyah - Nama Orang; Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M. - Nama Orang; Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H. - Nama Orang;

Hukum kepailitan di indonesia proposal perdamaian diterima tidaknya ditentukan oleh persetujuan dari pihak kreditor yang mana ketentuan tersebut berdasarkan pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah keadaan harta debitor yang lebih kecil dari utang ditambah tidak adanya prospek usaha kedepan dapat dijadikan alasan untuk menolak pengesahan perdamaian (homologasi). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mana menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi pustaka. Hasil penelitian menyatakan bahwa harta debitor yang lebih kecil dari utang dapat menjadi alasan untuk penolakan pengesahan rencana perdamaian (homologasi), selain itu untuk debitur yang tidak memiliki prospek usaha kedepan, pengesahan rencana perdamaiannya dapat ditolak dan dasar dari tindakan hakim ini bersumber dari Pasal 285 ayat (2) huruf b yang berbunyi “Pengadilan wajib menolak untuk pengesahan perdamaian, apabila : (b.) pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin”. Yang mana bila proposal perdamaian tersebut ditolak oleh hakim maka debitor tersebut akan langsung diputus pailit dengan putusan yang sama, dan untuk harta debitor yang diputus pailit tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 292 UUK-PKPU maka harta debitor tersebut akan langsung berstatus insolvensi.


Ketersediaan
0321142530824592 Had pRuang TesisTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
-
Penerbit
Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2023
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
PKPU
insolvensi
HOMOLOGASI
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

AIRLANGGA LAW LIBRARY
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Airlangga Law Library adalah salah satu unit bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memiliki tugas mengelola karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan informasi civitas akademika.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik