AIRLANGGA LAW LIBRARY

  • Profil
    SejarahPustakawanJam Layanan
  • Layanan
    Cek TurnitinLibrary Class
  • koleksi
    e-book & e-journal
  • Fasilitas
  • Jadwal Kegiatan
  • Unduh
  • FAQ
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title

Karya Ilmiah

TESIS (4090) - Pembentukan Peraturan Gubernur Berdasarkan Kewenangan Diskresi Di Nusa Tenggara Barat

Muhammad Fakhry - Nama Orang; Dr. Sukardi, S.H.,M.H - Nama Orang; Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M - Nama Orang;

Tesis ini berjudul “Pembentukan Peraturan Gubernur Berdasarkan Kewenangan
Diskresi Di Nusa Tenggara Barat” yang terdiri dari dua rumusan masalah yaitu
Pertama, kedudukan dan dasar kewenangan diskresional dalam pembentukan
peraturan gubernur. Kedua, implikasi hukum peraturan gubernur yang dibentuk
tidak berdasarkan atas kewenangan delegasi dari peraturan yang lebih tinggi.
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah penelitian hukum yang
merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum yang dimana berfungsi
untuk memecahkan masalah atau isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menjawab permasalahan Pertama,
kedudukan Peraturan Gubernur berdasarkan atas kewenangan diskresional pada
umumnya serupa dengan Peraturan Gubernur berdasarkan atas kewenangan
delegasi. Namun Peraturan Gubernur berdasarkan kewenangan diskresi memiliki
karakteristik yang berbeda dengan Peraturan Gubernur delegasi yaitu terkait dengan
dasar kewenangan pembentukan, sifat kewenangan, isi atau substansi materi
muatan dan mekanisme pengujian hingga syarat-syarat pembentukan. Kedua,
proses pembentukan Peraturan Gubernur berdasarkan kewenangan diskresi di Nusa
Tenggara Barat secara umum telah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan
kewenangan diskresi. Mekanisme pengawasan terhadap Peraturan Gubernur
diskresional di NTB yaitu dengan executive review secara preventif dan represif
sedangkan mekanisme pengujian tetap berada pada Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Peraturan Gubernur, Kewenangan Diskresi, Peraturan Kebijaksanaan.


Ketersediaan
0319241530134090 Fak pRuang TesisTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
4090 Fak p
Penerbit
Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2021
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
KEWENANGAN DISKRESI
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

AIRLANGGA LAW LIBRARY
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Airlangga Law Library adalah salah satu unit bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memiliki tugas mengelola karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan informasi civitas akademika.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik