Karya Ilmiah

TESIS (2824) - Perolehan Hak Atas Tanah Yang Berasal dari Daerah Swapraja di Pontianak (Studi Kasus di Pontianak)

---

Sebelum diundangkan Undang-Undang Pokok Agraria, di Indonesia
terdapat 2 jenis hak atas tanah, yaitu hak atas tanah yang tunduk pada Hukum
Barat dan hak atas tanah yang tunduk pada Hukum Adat. Dengan diundangkannya
Undang-Undang Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960, maka tidak ada
lagi Hukum Tanah Barat dan Hukum Tanah Adat, namun hanya ada satu hak atas
tanah yaitu hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.
Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tidak serta merta menghilangkan hak
atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat dan hak atas tanah yang tunduk pada
Hukum Adat. Hak atas tanah masing-masing tetap diakui tapi dengan syarat harus
dikonversi menjadi hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok
Agraria.
Surat Milik yang dikeluarkan oleh Peraturan Swapraja merupakan salah
satu dari bukti kepemilikan atas tanah yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, atau disebut juga sebagai bukti
tertulis, dimana bukti tersebut atas nama pemegang hak ataupun ahli warisnya,
pada waktu berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, seyogyanya dikonversi
menjadi hak atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yakni
menjadi sertipikat hak milik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana pengaturan pelaksanaan pendaftaran konversi hak atas tanah yang
berasal dari Swapraja pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak. Pendekatan yang
digunakan di dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan
perundangan-undangan (statute approach), pendekatan konsep (konseptual
approach), dan studi kasus (case study) yang bersifat normatif, artinya kajian atau
pembahasan ditekankan pada aspek aturan hukum formal yang berlaku dalam
pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan dan merupakan kewenangan
Kantor Pertanahan
.
Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah
dengan bukti Surat Milik yang dikeluarkan oleh Peraturan Swapraja ditempuh
dengan cara konversi apabila dilakukan langsung oleh pemegang hak maupun
ahli warisnya. Namun, apabila tanah sudah dialihkan kepada pihak ketiga,
misalnya dengan cara jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, atau
pemberian dengan wasiat, maka perolehan hak atas tanahnya ditempuh dengan
cara permohonan pemberian hak atas tanah negara. Prosedur pendaftaran tanah
dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

---

Ketersediaan

031414253078

2824

Ruang Tesis

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2824

Penerbit

Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2016

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

2824

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM PERTANAHAN

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar