Hukum kepailitan di indonesia proposal perdamaian diterima tidaknya ditentukan oleh persetujuan dari pihak kreditor yang mana ketentuan tersebut berdasarkan pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU. Penelitian…
Penelitian in bertujuan menganalisis terkait pengaturan hukum perlindungan minuta akta yang disimpan secara elektronik dalam kaitannya dengan Cyber Notary dan Implikasi terhadap notaris yang lal…
Kewajiban memindai aplikasi PeduliLindungi dilakukan apabiila masyarakat ingin mengunjungi tempat umum membuat mudahnya arus transmisi data pribadi dengan Adanya klausula baku pula mewajibkan pengg…
Tesis ini berjudul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Aset Digital yang Ditransaksikan pada Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia” yang dalam penulisannya menggunakan metode penelitian yuridis no…
Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) PMK No. 213/PMK.06/2020 dijelaskan bahwa penyelenggara lelang salah satunya adalah KPKNL yang memiliki kewenanganya untuk melaksanakan semua jenis lelang dan dala…
Era digitalisasi telah memaksa pelaku usaha untuk bertransformasi ke bisnis digital. Hal tersebut juga berlaku pada industri video game. Mulai banyak platform yang mendistribusikan video game secar…
Berdasarkan UUKPKPU dapat dituliskan bahwa agar debitor dapat mengajukan PKPU ke pengadilan niaga, baik karena permintaan debitor sendiri maupun permintaan kreditor, harus memenuhi syaratnya yaitu …
Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) serta pe…
Dunia virtual atau dunia internet yang berkembang pesat saat ini belum di dukung dengan adanya aturan hukum yang cukup baik. Tidak adanya kepastian mengenai keabsahan kontrak yang dibuat melalui me…
Awal tahun 2020, pandemi COVID-19 muncul di Indonesia dan pemerintah menetapkan sebagai keadaan darurat. Sehingga diperlukan upaya percepatan penanganan COVID-19 yaitu dengan melakukan pengadaan …