Derasnya arus bisnis yang sangat dinamis membuat kebutuhan pembiayaan bagi korporasi sangatlah tinggi tidak terkecuali korporasi yang berbentuk Perseroan Terbatas. Kondisi bisnis yang dinamis terse…
Tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah perkara pemerasan dalam tindak pidana korupsi dengan nilai kecil dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif. Fokus penelitian ini adala…
Terdapat perbedaan penafsiran pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi yaitu pertama uang pengganti dimaknai sebagai pidana bagi pelaku yang merugikan keuangan negara berdasarkan Pasal 2 d…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Salah satunya kewenangan serta independensi yang dimiliki oleh Dewan Pengawa…
Pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (3KUHAP ́) menyatakan: 3Laporan adalah pemberitahuan \ang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kep…
Kewenangan menilai dan menghitung kerugian negara berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menimbulkan permasalahan dalam persidangan karena…
Pengertian praperadilan berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHP adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu apakah penangkapa…