PENCABUTAN IZIN PEMAKAIAN TANAH (IPT) YANG BERAKHIR MASA BERLAKUNYA DAN TIDAK DIPERPANJANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG IZIN PEMAKAIAN TANAH Izin Pe…
Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam ran…
Penelitian tesis ini bertujuan untuk menganalisis makna perluasan kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menganalisis pelanggaran ink…
Konflik norma antara Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah men…
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara yang modal pembentukannya bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga BUMN dibentuk dengan tujuan untuk m…
Dengan adanya Otonomi Daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan sebagaimana ditentukan dalam pasal 13 dan pasal 14 Undan…