TESIS (2752) - Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Memeriksa d…
Perlu digarisbawahi bahwa di dalam UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan bukan tentang pengadilan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korup…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2752
TESIS (2707) - Kewenangan Praperadilan Dalam Menguji Keabsahan Penetapan Ters…
ABSTRAK Tesis ini menggunakan judul “Kewenangan Praperadilan Dalam Menguji Keabsahan Penetapan Tersangka”. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memperoleh argumentasi mengenai obyek perkar…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2707
TESIS (2469) - Masa Tunggu Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Sistem Peradilan Pi…
Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana berat seperti tindak pidana narkotika, tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana lainnya. Bahwa …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2469
TESIS (2452) - Penerapan Pidana Kerja Sosial sebagai Alternatif Pengganti Pid…
Penerapan pidana denda bagi terpidana terutama dalam perkara korupsi belum sepenuhnya dapat diterapkan secara efektif. Hal ini disebabkan adanya sejumlah kendala teknis, salah satunya adalah terk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2452
DISERTASI (443) - Prinsip Pembuktian Tidak Langsung Dalam Penanganan Perkara …
Adanya kekaburan hukum terkait penerapan bukti tidak langsung dalam penanganan perkara pidana, dimana hakim mengunakan bukti tidak langsung sebagai dasar hukum menjatuhkan beberapa putusan pidana. …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 443 Wib p
TESIS (2450) - Implikasi Yuridis Terhadap Moratorium Remisi Bagi Narapidana T…
Moratorium Remisi dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan yang tidak memiliki kewenangan dalam hal pemberian efek jera terhadap narapidana tindak pidana korupsi karena kewenangannya berada pada ke…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2450
TESIS (2443) - Pembuatan Melawan Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Yang B…
Sistem pemerintahan Indonesia terdapat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua, yakni Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain terdapat Pemer…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2443
TESIS (2422) - Asas Peradila Sederhan, Cepat, Dan Biaya Dalam Penyelesaian Pe…
Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan melaksanakan asas peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009 bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2422
TESIS (2146) - Kewenangan Mahkamah Agung Merubah Perkara Pidana Biasa Menjadi…
Mahkamah Agung di tingkat kasasi memiliki kewenangan untuk memeriksa semua perkara-perkara yang di mohon ajukan oleh para pihak yang tidak merasa puas terhadap Putusan ditingkat Pengadilan Negeri…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2146
TESIS (2145) - Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Korupsi
Tindak Pidana Korupsi adalah kejahatan yang biasa disebut extra ordinary crime dan menimbulkan kerugian terhadap keuangan serta perekonomian negara yang sangat besar, oleh karena itu berdasarkan …
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 2145
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah