SKRIPSI (5755) - Prinsip Proposionalitas Dalam Pengujian Undang-Undang Terhad…
Prinsip proporsionalitas merupakan prinsip yang telah umum digunakan dalam area hukum, salah satunya dalam area hukum konstitusi. Prinsip proporsionalitas telah digunakan dalam peradilan konstitu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 5755
SKRIPSI (5745) - Persebaran Perolehan Suara Sebagai Syarat Keterpilihan Dalam…
Persebaran perolehan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan sebuah syarat yang harus dipenuhi untuk memenangkan Pemilu Presidens sebagaimana diatur dalam pasal 6A ayat (3) UUD N…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 5745
SKRIPSI (5853) - Amandemen Informal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indon…
Proses amandemen konsitusi dapat dilakukan melalui mekanisme amandemen formal dan informal. Perubahan konstitusi secara formal seringkali dianggap tidak cukup untuk dapat mewujudkan sifat Konstitus…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 5853
SKRIPSI (5935) - Judicial Activism oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesi…
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian undang-undang tersebut dibagi menjadi dua bentuk yaitu pengujian materiil dan pengujian…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 5935
SKRIPSI (5986) - Penguatan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Str…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk k…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 5986
SKRIPSI (6618) - Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Putusan Mahkamah…
Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya putusan mahkamah konstitusi yang dapat menguji pengujian undang-undang terhadap konsep kebijakan hukum terbuka (open legal policy), mengingat hal tersebu…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 6618
TESIS (4873) - Pengaturan Kriteria Larangan Konflik Kepentingan Pada Jabatan …
Fenomena rangkap jabatan erat kaitanya dengan konflik kepentingan yang dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerugian baik bagi individu pelaku maupun bagi lembaga instansi yang didudukinya, bahk…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4873 Fau p
TESIS (3997) - Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Proses Impeachment Pr…
Di Indonesia lembaga negara yang berwenang dalam proses Impeachment Presiden menurut Pasal 7B UUD NRI 1945 adalah DPR, MK, dan MPR. Jika ditelaah lebih dalam, masih ada lembaga negara yang sebena…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 3997 Fra k
TESIS (4838) - Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Sebagai Eternity Clau…
Wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode telah memicu perdebatan di kalangan politisi dan akademisi di Indonesia setelah adanya pernyataan dari politisi d…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4838 Rau m
TESIS (4817) - Perdamaian Dunia Dalam Perspektif Perbandingan Konstitusi
Perdamaian dunia merupakan tujuan universal yang diupayakan oleh berbagai negara melalui instrumen hukum nasional dan internasional. Dalam perspektif perbandingan konstitusi, terdapat perbedaan dal…
- Edisi
- -
- ISBN/ISSN
- -
- Deskripsi Fisik
- -
- Judul Seri
- -
- No. Panggil
- 4817 Erd p
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah