ABSTRAK Pengaturan Tindak pidana di bidang perikanan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo. Undang-Undang No 11 Tahun 2020 te…
Korporasi sebagai subyek tindak pidana dan di dalam ketentuan Pasal 97 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, bahwa tindak pidana lingkungan adalah merupakan tindak pidana kejahatan, bukan delik aduan. T…
Keberadaan masyarakat hukum adat diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2). Saat ini pemerintah mendorong perbaikan iklim investasi yang melibatkan p…
The existence of corporate greatly helps the government in reducing unemployment and poverty so that law enforcement against corporate can also hamper government efforts in reducing unemployment …
Pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya harus sesuai dengan tingkat kemajuan zaman. Keharusan untuk memperbaharui hukum pidana disebabkan oleh perkemba…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab korporasi sebagai pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi atas dampak pencemaran akibat aktivitas dari Pembangkit Listrik Tenaga Pa…
Dewasa ini, media elektronik berkembang begitu cepat, namun ternyata hal tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, namun juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif tersebut adal…
Judul tesis ini adalah Korporasi Sebagai Pelaku Penggelapan di Bidang Perpajakan.Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis karakteristik korporasi sebagai pelaku penggelapan di bidang…