TESIS (1931) - Wewenang BPK Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

1931

SKRIPSI (5832) - Penguatan Fungsi Investigator Komisi Pengawas Persaingan Usa…

Dalam dunia usaha, sudah sewajarnya pelaku usaha mencarikeuntungan yang sebesar-besarnya untuk dirinya sendiri. Namun dalam mencari keuntungan tersebut tidak dibenarkan dengan cara merugikan piha…

SKRIPSI (5939) - Perspektif Hukum Pidana Penggunaan Dinar-Dirham Sebagai Alat…

Penggunaan Dinar dan Dirham sedang ramai dibicarakan dikarenakan banyaknya Pro dan Kontra, hal ini berawal dari keberadaan Pasar Muamalah di beberapa daerah. Penggunaan Dinar dan Dirham sebagai a…

TESIS (4087) - Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Di Kejak…

Penanganan Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan di Kejaksaan. Tesis ini membahas tindak pindana perpajakan yang ditangani pada bidang khusus di Kejaksaan. Pembahasan utama tentang ratio leg…

BOO/BOT projects : a commercial and contractual guide

Edisi

-

ISBN/ISSN

0 421 705 604

Deskripsi Fisik

xxii, 248p. : ill.;25 cm.,

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 Del b

Contractual Renegotiations and International Investment Arbitration

In Contractual Renegotiations and International Investment Arbitration, Aikaterini Florou explores the sensitive issues of renegotiating state contracts and the relationship between those contracts…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

342p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.052 Him

Reflections On Judging

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-0-674-72508-9

Deskripsi Fisik

ix,380p., ind : 23 cm,

Judul Seri

-

No. Panggil

347.732 409 2 Pos r

SKRIPSI (5834) - Pertanggungjawaban Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ya…

Fenomena globalisasi membuat banyak permasalahan kejahatan yang cukup serius, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang merupakan perbudakan masa kini …

TESIS (4132) - Kedudukan Kepala Daerah Yang Berstatus Kewarganegaraan Asing (…

Kepala daerah terpilih di Kabupaten Sabu Raijua diketahui memiliki dua kewarganegaraan yaitu indonesia dan amerika. Kementerian dalam negeri tidak bisa langsung mencopot kewarganegaraan tersebut …