TESIS (1964) - Kewenangan Kejaksaan Untuk Melakukan Penerimaan Uang Pengganti…

Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tin…

TESIS (1963) - Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaa…

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Sedangkan Perlindungan …

TESIS (1962) - Perlindungan Hukum Terhadap Pemeluk Agama Pasca Putusan Mahkam…

Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah ratio legis Undang-Undang Nomor 1/PnPs/ Tahun 1965 dan ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009. Penelitian ini adala…

TESIS (1961) - Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Investor Dengan Akad Mudharaba…

Bank berdasarkan prinsip syari’ah atau bank syari’ah, berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada ma…

TESIS (1960) - Tanggung Jawab Pidana Dalam Kegagalan Konstruksi Dan Kegagalan…

Implementation of construction services by the government is an activity that requires a construction budget that funds can be obtained from the State Budget and the Regions. In practice, this of…

TESIS (1959) - Bukti Redistribusi Tanah Dalam Pendaftaran Hak (Analisis Putus…

Redistribusi tanah obyek landreform merupakan kebijakan pemerintah dalam menerapkan kehendak Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UUPA No. 5 Tahun 1960, suatu usaha melindungi petani yang tidak mempuny…

TESIS (1958) - Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Untuk Pertokoan Yang Berasal…

Rumah susun yang berdiri di atas tanah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) di atas tanah negara memiliki kedudukan hukum yang jelas terhadap status rumah susun yang berdiri …

TESIS (1957) - Kewenangan Bank Indonesia Dalam Pengawasan Perbankan Setelah T…

Dengan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menimbulkan konsekuensi bahwa pemerintah dan Bank Indonesia akan memberikan wewenangnya dalam hal pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan ke…

TESIS (1956) - Wanprestasi Dalam Kesepakatan kerjasama Penayangan Jurnal Lipu…

Perjanjian adalah merupakan suatu bentuk hubungan hukum yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Perjanjian dari segi bentuknya terdiri dari perjanjian tertulis d…

Hukum Pengadaan Barang dan Jasa

Edisi

Edisi Pertama

ISBN/ISSN

978-623-384-208-2

Deskripsi Fisik

x, 440p.: 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

346.02 Tja h