SKRIPSI (6037) - Karakteristik Hukum Atas Penggunaan Aplikasi Pedulilindungi …

Aplikasi PeduliLindungi ditetapkan sebagai aplikasi yang sah secara hukum menjadi Aplikasi yang wajib digunakan seluruh warga negara melalui Keputusan MENKOMINFO No.253/2020 tentang Penetapan Aplik…

SKRIPSI (6024) - Tanggung Jawab Negara Penghasil Emisi Karbon Atas Dampak Per…

Sebagai negara penghasil emisi terkecil yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, Negara Berkembang Pulau Kecil atau Small Island Developing States (SIDS) membutuhkan aturan hukum lingkungan int…

TESIS (3836) - Wewenang DPD Mengawasi Raperda dan Perda Berdasarkan Undang-Un…

Pasca putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Nomor 56/PUU-XIV-2016, pemerintah pusat tidak lagi berwenang melakukan pembatalan terhadap Perda. tidak sampai satu tahun setelahnya, perubahan undang…

TESIS (3831) - Kewenangan Presiden Republik Indonesia Terkait Pemindahan Ibu …

Pada 16 Agustus 2019, Presiden Republik Indonesia menyampaikan pidato kenegaraan tentang pemindahan ibu kota Indonesia. Lokasi ibu kota baru juga telah ditetapkan oleh Presiden RI. Penetapan ters…

SKRIPSI (6019) - Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan BPJS Kesehatan Dala…

BPJS Kesehatan merupakan sebuah terobosan besar dalam perkembangan kelembagaan yang berdampak untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang Kesehatan. Pemerintah bertahun-tahun lamanya ber…

DISERTASI (351) - Syarat Ambang Batas Dalam Pengajuan Calon Presiden Dan Waki…

Pengaturan ambang batas merupakan produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan DPR RI bersama Presiden (Pemerintah). Ambang batas merupak…

Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Ele…

Edisi

Edisi Kedua

ISBN/ISSN

978-623-384-145-0

Deskripsi Fisik

xvi, 196p.: 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 Sud p

Petunjuk Praktis Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara Konvensional dan Ele…

Edisi

pertama

ISBN/ISSN

978-623-218-366-7

Deskripsi Fisik

xiv,192p.:21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.06 Sud p

SKRIPSI (5993) - Pertanggungjawaban Partai Politik Terhadap Bantuan Keuangan …

Partai Politik sebagai bentuk perwujudan dari sistem politik demokratis membutuhkan sumber daya keuangan untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota,…

SKRIPSI (5986) - Penguatan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Str…

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen yang memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagai salah satu bentuk k…