AIRLANGGA LAW LIBRARY

  • Profil
    SejarahPustakawanJam Layanan
  • Layanan
    Cek TurnitinLibrary Class
  • koleksi
    e-book & e-journal
  • Fasilitas
  • Jadwal Kegiatan
  • Unduh
  • FAQ
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title

Karya Ilmiah

DISERTASI (0113) - Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Administratif di Peradilan Tata Usaha Negara

A'an Efendi - Nama Orang; Muchammad Zaidun - Nama Orang;

ABSTRACT

Granting authority to the Administrative Court to invalidate government decision that
causes environmental pollution and giving compensation to the pollution victims
based on three principles. They are ibi ius ubi remedium principle, efficiency
principle, and simple, quick and low cost judiciary principle. The limitation of
compensation between Rp. 250.000 – Rp. 5000.000 violates the principle of ibi ius
ubi remedium. It means that if there is right, there is remedy. In other words, whoever
causes loss upon ones right, they should be able to be sued to give compensation.
Whoever whose right is violated has right to claim compensation as much as they
loss. Efficiency principle means one source is able to produce two outputs at once. It
means that a claim, which can be administered by one judiciary not necessarily,
administered at two judiciary. This will save time, energy, cost and procedure.
Simple, quick, and low cost judicature principle prevails in criminal law procedure,
civil law procedure, and Administrative Court procedure. The aim of those principles
is that the process of judicial law can be simple, quick, and low cost for plaintiff and
defendant as well as the state as the judicial conductor. Those principles will not be
realized if the pollution victims have to go to Administrative Court to invalidate
decision and afterwards they have to go to general court to claim for compensation.

Key words: Environmental Disputes, Administrative Lawsuit, the Administrative
Court, Remedy.


Ketersediaan
0312170173010113Ruang DisertasiTersedia
Informasi Detail
Judul Seri
-
No. Panggil
0113
Penerbit
Surabaya : Fakultas Hukum Unair., 2015
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
HUKUM ADMINISTRASI
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
-
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar

AIRLANGGA LAW LIBRARY
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Airlangga Law Library adalah salah satu unit bagian akademik Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang memiliki tugas mengelola karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan informasi civitas akademika.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

© 2025 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik