Karya Ilmiah
TESIS (1191) - Keberlakuan Peraturan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Peraturan pengadaan tanah yang diatur di dalam Peraturan Presiden No.
55 tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Presiden No 36 tahun
2005 diubah oleh Peraturan Presiden No 65 tahun 2006 , belum memenuhi syarat
hukum yang ideal. Hal ini terjadi oleh karena peraturan-peraturan itu belum memenuhi
syarat keberlakuan hukum, nilai dasar hukum, dan pelaksanaannya memperhatikan
hukum yang hidup di Indonesia.
Syarat keberlakuan hukum dan nilai dasar hukum yang belum dipenuhi oleh
peraturan pengadaan tanah, dibuktikan dengan belum dipenuhinya syarat berlaku
secara filosofis, dan yuridis sehingga peraturan pengadaan tanah belum dirasakannya
sebagai hukum yang adil, bermanfaat dan memberikan kepastian hukum. Keadaan ini
terjadi oleh karena, baik isi peraturan maupun pelaksanaannya belum menciptakan
keseimbangan hak dan kewajiban antara instansi yang membutuhkan tanah dengan
pemegang hak atas tanah. Ketidak seimbangan hak dan kewajiban itu dapat ditandai
dengan masih terjadinya tekanan oleh aparat kekuasaan terhadap pemegang hak atas
tanah, dan keberpihakan aparat kekuasaan kepada instansi pengguna tanah.
Belum dirasakannya kandungan kemanfaatan peraturan pengadaan tanah
terutama oleh pemegang hak atas tanah karena sifat kepentingan umum dititik
beratkan secara sempit pada pertimbangan kepentingan pembangunan yang ditentukan
secara sepihak oleh penguasa tanpa melibatkan secara langsung pemegang hak atas
tanah. Akibatnya, hak-hak rakyat atas tanah terabaikan yang justru seharusnya dilin-
dungi.
030810191 | 1191 | Ruang Tesis | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Digudangkan |
Tidak tersedia versi lain