Seiring perkembangan teknologi, Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menetapkan Pelayanan Sistem Hak Tanggungan Elektronik selanjutnya disebut (Sistem H…
Tesis ini berjudul “Kedudukan Hukum Seorang Laki-Laki Yang Melakukan Perkawinan Dengan Dua Wanita Dalam Waktu Bersamaan” dengan dua rumusan masalah yang Pertama, keabsahan dari perkawinan yang…
Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah warrahmah. Akan tetapi tujuan itu dihadapkan dengan problem dan tantangan, yakni adalah perkawinan anak dibawah umur, baik pria…
Perintah Tertulis merupakan sebuah langkah dari pemerintah untuk menangani permasalahan bank dengan cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau integrasi bank. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) m…
Penelitian ini membahas karakteristik dari produk rahn tasjily tanah yang di launching oleh pegadaian syariah dengan memfokuskan pembahasan pada perjanjian rahn tasjily tanah sebagai jaminan kebe…
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berinvestasi berbasis syariah mendorong Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan produk investasi syariah berupa sukuk negara yang nilai nominal…
Agunan merupakan salah satu aspek yang harus ada saat Bank memberikan pinjaman kepada nasabah debitur dengan tujuan menjamin pinjaman yang diberikan oleh Bank, apabila nasabah debitur wanprestasi. …
Ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektroni…