Pelaksanaan eksekusi putusan terhadap barang bukti dalam tataran implementasinya masih menimbulkan masalah hukum. KUHAP secara yuridis- formil hanya memberikan pengaturan eksekusi terhadap bara…
Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan utama yaitu membuat akta autentik. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiil. Permasalah hukum yang sering timbul…
Dalam pelaksanaan eksekusi barang bukti dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Barang Bukti yang dapat dilaksanakan Eksekusi adalah Barang Bukti yang terdapat isi atau amar Putusan Hakim sehingga Ja…
Salah satu delik yang tercantum dalam KUHP adalah Pasal 335 mengenai ‘Perbuatan Tidak Menyenangkan’. Ungkapan mengenai perbuatan tidak menyenangkan sering terdengar dalam kehidupan sehari-har…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menganalisis ratio legis tindak pidana tentang izin pertambangan dan ratio decidendi putusan hakim atas kasus pidana tentang izin pertambangan. Penelit…
Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen kedua pada Pasal 28E ayat (1) dan (2). Akan tetapi terdapat pula pembatasan dal…
Secara konseptual perkembangan hukum pidana difokuskan memaparkan pandangannya terhadap contempt of court dengan perspektif hukum pidana Indonesia secara logis dan komparatif. Identitas hukum pid…
Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual app…
Pasal 81 Ayat 1 UU SPPA menyatakan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Dalam contoh sejumlah kasus, Pengadilan telah menjatuh…