Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah pengembalian aset yang dimiliki oleh negara. Upaya pengembalian aset negara ini dapat ditempuh melalui upaya penyitaan yang nantinya di…
Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Againts Corruption, 2003. Sampai saat ini, pemerintah Indonesia belum melakukan krimina…
Korban tindak pidana penipuan yang dirugikan oleh pelaku tindak pidana penipuan itu sendiri memiliki hak dan kesempatan untuk mendapatkan kembali kerugiannya. Terhadap pelaku tindak pidana bisa dib…
Tesis ini berjudul “Politik Hukum Pidana Kerja Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia” dengan 2 (dua) rumusan masalah yaitu: (1) Ratio legis pengaturan pidana kerja sosial dikaitkan dengan dengan …
Ide dasar dari penelitian ini adalah untuk menganalisa hakikat penerapan pemeriksaan acara singkat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dan akibat hukum dari implementasi pemeriksaan acara sing…
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian dan analisis secara kritis tentang pengaturan dan pelaksanaan tentang eksekusi barang bukti tindak pidana ringan dalam hukum positif di Indonesia…
Telah terjadi kekosongan hukum pada Peraturan Presiden di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berimplikasi pada Tindak Pidana Korupsi bila terdapat selisih harga pada pengadaan. Karena ter…
Korupsi bukanlah bentuk kejahatan baru dan bukan pula suatu kejahatan yang hanya berkembang di Indonesia. Rumusan tindak pidana korupsi tercantum pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK merupakan…
Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri dan prosedur pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di…
Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 pada poin ke 4 menyebutkan bahwa Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APB…