Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah mengatur mengenai sanksi hukum dan sanksi etika terhadap Notaris.Oleh karena i…
In the UU PPHI, it is introduced some mechanisms in alternative problem resolution, which has special characteristics: conciliation, mediation and arbitration. These three regulations of alternat…
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu lembaga yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara debitor dan para kreditornya agar debitor dapat membayar uta…
Kepailitan terhadap debitor dalam perjanjian penanggungan tentunya memberikan akibat hukum terhadap kreditor maupun penanggung. Terdapat permasalahan yang timbul ketika kreditor yang telah mendafta…
Ketidakmampuan Debitor untuk membayar utang seringkali berdampak pada likuidasi harta Debitor untuk pembayaran utangnya, namun terdapat cara untuk menghindari kepailitan salah satunya adalah Penund…
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu topik yang yang cukup sensitif dalam masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Ketentuan mengenai PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 200…
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis perlindungan hukum kreditor pemegang jaminan kebendaan dalam proses lelang eksekusi jaminan terkait dengan biaya pelel…
Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepent…
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketidak mempuan debitur untuk membayar utang. Ketidak mampuan debitur dalam memenuhi kewajiban membayar utang membuat dalam situasi Penundaan Kewajiban Pembay…