Bahwa Kepailitan Perseroan Terbatas dalam praktek ternyata tidak dibedakan antara Perseoan Terbatas (PT) yang telah memperoleh status Badan Hukum sebagaimana Pasal 7 ayat (4) UU nomor 40 tahun 20…
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis tentang pemberian kewenangan Majelis Kehormatan Notaris setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012, dan juga…
Penulisan tesis ini membahas terkait apakah kreditor kehilangan hak tagih untuk mengajukan tagihannya dalam PKPU dalam hal tagihan tersebut masih dipersengketakan di forum arbitrase internasion…
Pasal 12 huruf a UUJN menentukan bahwa apabila seorang notaris dinyatakan pailit dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka notaris ter…
Dalam perkembangan praktik bisnis yang ada, debitor dapat menyerahkan agunan milik pihak ketiga sebagai jaminan pelunasan utang kepada kreditor. Kemudian dalam situasi yang berbeda, terdapat kemung…
Banyaknya sengeketa kepailitan dalam Indonesia yang salah satunya melibatkan hukum kepailitan lintas batas negara yang bersangkutan dengan negara Singapura yang telah menganut UNCITRAL Model Law on…
Pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan harus memenuhi asas-asas yang ada dalam Peraturan di bidang lelang sebab akan mempengaruhi terhadap keabsahan lelang. Asas-asas yang mendasari lelang dian…
Status Kepailitan dan PKPU Debitor ditetapkan dengan sebuah Putusan Pengadilan Niaga yang mana berdasarkan Pasal 235 ayat (1) Jo. Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang pada pokoknya me…
Kepailitan adalah suatu proses legal untuk mengusahakan untuk mengupayakan pembayaran utang debitor pada kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan cara mengajukan permohonan pailit…
Profesi Notaris merupakan profesi mulia yang dikarenakan tugas dan jabatannya untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dibidang hukum perdata. Untuk itu, seorang Notaris harus senantiasa m…