Penulisan ini membahas tentang wadah tunggal organisasi notaris yang diakui di Indonesia dan peran apa yang dijalankan organisasi tersebut, sebagaimana pasal 82 ayat (1) mengatur bagaimana notari…
Judul tesis ini adalah Pemberlakuan Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Berkaitan Dengan Tindakan Pribadi di Luar Jabatan Notaris. Dalam tesis ini dirumuskan dua permasal…
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah mengatur mengenai sanksi hukum dan sanksi etika terhadap Notaris.Oleh karena i…
Agar Notaris dapat melakukan tugas dan jabatannya sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik (code of conduct) dari Notaris, maka Notaris harus berada d…
In the UU PPHI, it is introduced some mechanisms in alternative problem resolution, which has special characteristics: conciliation, mediation and arbitration. These three regulations of alternat…
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu lembaga yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang antara debitor dan para kreditornya agar debitor dapat membayar uta…
Kepailitan terhadap debitor dalam perjanjian penanggungan tentunya memberikan akibat hukum terhadap kreditor maupun penanggung. Terdapat permasalahan yang timbul ketika kreditor yang telah mendafta…
Ketidakmampuan Debitor untuk membayar utang seringkali berdampak pada likuidasi harta Debitor untuk pembayaran utangnya, namun terdapat cara untuk menghindari kepailitan salah satunya adalah Penund…
Setiap kode etik profesi termasuk kode etik notaris merupakan rumusan etika atau moral anggota yang mengemban profesi itu dan menjadi tolok ukur dari perbuatan anggota sehingga dapat mencegah ang…
Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berke…