melaksanakannya Hukum Acara Pidana harus bersifat formil, resmi, strict, fixed, correct, pasti, tidak boleh disimpangi dan bersifat imperatif (memaksa). Konsekuensi dari sifat Hukum Acara Pidana…
angka 10 KUHAP memberikan batasan kewenangan dalam lembaga praperadilan yang dilaksanakan tingkat pengadilan negeri di Indonesia meliputi : a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahan…
Dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai diper…
Korporasi sebagai subjek hukum yang belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana hanya dapat ditemukan dalam perundangundangan hukum pidana di luar K…
Dalam Peradilan Pidana di Indonesia Peran pelaku kejahatan yang merupakan “orang dalam dianggap mempunyaipotensi dalam membuka tabir kejahatan lebih signifikan. Terlebih lagi pada kejahatan yan…
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk dengan harapan untuk dapat meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Fungsi penyidikan di KPK yang sejak awal dilakukan oleh peny…
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam …
mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Pemberian Bantuan Hukum merupakan wujud nyata dari terpenuhinya asas kesamaan di hadapan h…
Negara Indonesia bertujuan untuk membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan ban…