TESIS (2523) - Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Knstitus…

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang hanya dapat mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali adalah Terdakwa atau Ahli Warisnya. Tetapi yang terjadi dalam beberapa kasus malah berlawanan …

TESIS (2503) - Tanggung Jawab Notaris Dan Rapat PPAT Dalam Transaksi Porperti…

Notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, dimana tujuan dari pembuatan akta tersebut adalah sebagai bukti bahwa para pihak yang ber…

TESIS (2502) - Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Apabila Modal dar…

Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana perseroan terbatas apabila modal dari dana tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam penulisan tesis ini penulis menganalisa undang-undang t…

TESIS (2470) - Kewenangan Jaksa Mengeksekusi Putusan Yang Sudah Inkracht

Eksistensi dari penegakan hukum pidana materiil adalah sejauh mana suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Putusan Inkracht) dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat oleh Jaksa …

TESIS (2468) - Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Peradilan Oleh…

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip dominus litis (Jaksa penguasa perkara) dalam sistem peradilan pidana Indonesia.Apakah prinsip tersebut telah diterapkan secara penuh da…

TESIS (2464) - Pemeriksaan Terhadap Saksi Yang disangka Memberi Keterangan Pa…

Dalam rangka untuk menjamin agar seorang saksi memberikan keterangan sebenar- benarnya, maka dalam Pasal 174 KUHAP diatur apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang m…

TESIS (2451) - Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan

-

TESIS (4539) - Kewajiban Notaris Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian …

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya,seorang notaris harus selalu berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam UUJN, notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang te…

DISERTASI (389) - Konsep Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Sebagai Suatu…

Masalah agama dalam suatu negara, dalam hal ini negara Indonesia dengan keragaman suku, ras, agama, bahasa dan sebagainya ditempatkan sebagai masalah sosial yang sensitif yang memerlukan perhatian …

TESIS (2431) - Kedudukan Keterangan Ahli dan Beban Pembuktian Pidana Dalam Pe…

Edisi

-

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

-

Judul Seri

-

No. Panggil

2431