Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (legal research), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual appro…
ABSTRAK Pedoman pengadaan diwujudkan dalam Perpres No 12/2021, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai salah satu pihak yang diberikan Diskresi dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). HPS s…
Kewenangan menilai dan menghitung kerugian negara berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menimbulkan permasalahan dalam persidangan karena…
Penegakan hukum di laut khususnya berkaitan dengan tindak pidana perikanan masih dihadapkan terhadap permasalahan regulasi, dalam hal ini kaitannya dengan intrumen hukum yang menyebutkan bahwa terd…
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penghentian penyidikan akan tetapi didalam KUHAP ataupun RUU-KUHAP saat ini tidaklah mengatur secara jelas…
Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit mengenai the right to remain silent dalam pemeriksaan khususnya pada tingkat penyidikan, sehingga hal tersebut menimbulkan probl…
Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung pastinya merugikan keuangan Negara. Beberapa koruptor dijatuhi pidana denda maupun uang pengganti, tetapi kebanyakan lebih memilih diganti de…
Peradilan Militer merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan de…
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Lembaga Dewan Perwakilat Rakyat Dalam Melaksanakan Hak Angket Atas Tindakan Obstruction Of Justice, tujuan penelitian yaitu mengkaji dan menemukan Obstruction of …
Abstrak Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi seringkali melibatkan pihak lain yang diperdaya dan dijadikan “boneka” oleh pelaku utama dalam melaksanakan atau mewujudkan niat jahat korupsi…