Kasus pemberian imbal jasa atas rujukan bidan pada praktik lapangan disebut sebagai gratifikasi rujukan. Pertanyaan muncul karena pada dasarnya pemberian imbal jasa pada kasus bersifat transaksio…
Lembaga Majelis Kehormatan Notaris merupakan salah satu lembaga yang ada dalam Notaris, Majelis Kehormatan Notaris diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. F…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Salah satunya kewenangan serta independensi yang dimiliki oleh Dewan Pengawa…
Dalam Pasal 52 KUHAP dengan tegas telah mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Adapun tujuan dari pengaturan dalam pasa…
Penuntutan merupakan tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya …
Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam suatu kejahatan yang disebut dengan “white collar crime”. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 jo UU Nomor 31/1999 te…
Di Indonesia masih banyak pelaku usaha perdagangan yang menerapkan sistem skema piramida hal ini dikarenakan dengan tujuan pelaku memperkaya dirinya sendiri, kekayaan itu diperoleh dari masuknya an…
Penegakan penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak saat memasuki penegakan hukum pidana maka Penyidik PPNS Pajak berusaha melakukan penyitaan terhadap aset Tersangka/Terdakwa. Kewenangan t…
Guna menjamin barang yang beredar dalam perdagangan, pemerintah menetapkan suatu standar melalui regulasi untuk menjadikannya pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya. Pedoman terseb…
ABSTRAK Pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan memberikan kewenangan bagi jaksa agung untuk melakukan penyidikan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut a…